Sistem outsourcing (alih daya) telah menjadi bagian dari strategi bisnis modern di Indonesia. Namun praktiknya memicu kontroversi hukum dan sosial, sehingga selalu menjadi sasaran protes Serikat Pekerja. Karena dipandang kerap menimbulkan persoalan ketenagakerjaan seperti ketidakpastian hubungan kerja, diskriminasi upah, dan minimnya perlindungan sosial bagi pekerja. Transformasi regulasi melalui UU 13/2003, UU Cipta Kerja, dan PP 35/2021 belum menyelesaikan masalah implementasi di lapangan. Seiring dengan berkembangnya tuntutan reformasi sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan, Presiden mengemukakan wacana penghapusan sistem kerja outsourcing dalam menanggapi berbagai tuntutan Serikat pekerja.

Seminar ini hadir untuk membedah berbagai masalah nyata, hukum, sosial, dan strategi transisi ke model outsourcing yang lebih baik. Sehingga diharapkan dapat menjadi wadah untuk menelaah ulang praktik outsourcing, mengevaluasi tantangan dan peluangnya, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang inklusif, adil, dan dapat diterapkan secara bertahap.